Aturan Baru Registrasi Kartu Seluler Wajibkan Verifikasi Biometrik
 |
| Aturan Baru Registrasi Kartu Seluler Wajibkan Verifikasi Biometrik |
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) resmi memberlakukan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 7 Tahun 2026 yang mewajibkan proses registrasi kartu seluler (SIM card) menggunakan teknologi biometrik pengenalan wajah (face recognition). Tujuannya adalah memastikan identitas pemilik nomor benar-benar sah dan valid sehingga mengurangi penyalahgunaan nomor seluler untuk penipuan atau kejahatan digital.
Penerapan dan Mekanisme
-
Aturan ini mulai berlaku efektif sejak 19 Januari 2026 untuk semua kartu perdana prabayar baru.
-
Calon pelanggan diwajibkan scan wajah sebagai bagian dari proses verifikasi identitas saat registrasi SIM.
-
Warga Negara Indonesia menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dipadukan dengan verifikasi biometrik wajah, sementara Warga Negara Asing (WNA) harus menggunakan paspor atau dokumen izin tinggal yang sah.
Upaya Cegah Penipuan Digital
Kebijakan ini disusun untuk menutup celah penggunaan nomor anonim yang selama ini sering dimanfaatkan dalam penipuan, spam, maupun tindak ilegal lain di dunia digital. Selain itu:
-
Pemerintah dan operator diwajibkan menyediakan layanan pengecekan nomor sehingga masyarakat dapat melihat semua nomor yang terdaftar atas nama mereka dan memblokir nomor yang tidak dikenal.
-
Pembatasan kepemilikan nomor juga diberlakukan: satu identitas hanya boleh memiliki maksimal tiga nomor seluler per operator.
-
Semua kartu perdana akan dipasarkan dalam keadaan nonaktif dan hanya dapat diaktifkan setelah registrasi dan verifikasi biometrik selesai.
Dampak dan Tujuan Kebijakan
Menurut Komdigi, registrasi berbasis biometrik tidak lagi hanya prosedur administratif, tetapi bagian dari upaya memperkuat keamanan ruang digital nasional, melindungi data pribadi pengguna, dan menekan praktik kejahatan siber yang memanfaatkan identitas anonim atau palsu.
Mulai 2026, setiap pendaftaran SIM di Indonesia wajib melalui verifikasi biometrik wajah untuk memperkuat identitas pengguna dan mengurangi potensi penipuan digital — sebuah langkah besar dalam pengamanan ekosistem telekomunikasi nasional.
