Gelombang Aksi Demonstrasi di Indonesia: Ketidakpuasan Ekonomi dan Pemerintahan Memuncak

Kabar International

29 Okt, 2025

Indonesia tengah menghadapi gelombang demonstrasi besar-besaran yang mengguncang berbagai kota di tanah air. Aksi ini mencerminkan ketidakpuasan masyarakat terhadap kondisi ekonomi dan kinerja pemerintahan yang dirasa kurang responsif.

Beberapa faktor utama memicu kemunculan aksi massa ini:

Ketidakpuasan ekonomi: Meskipun indikator makro menunjukkan pertumbuhan ekonomi, banyak warga merasa tidak merasakan manfaat secara langsung. Tekanan biaya hidup yang meningkat, upah stagnan, dan peluang kerja formal yang terbatas menjadi sumber frustrasi.
Ketimpangan sosial dan pemerintah yang dianggap tidak sensitif: Kebijakan pemerintah dan fasilitas anggota parlemen yang berlebihan memicu kemarahan publik. Contohnya, kenaikan tunjangan DPR dianggap jauh dari proporsi kondisi rakyat biasa.
Pemicu spesifik: Insiden kematian seorang driver ojek online saat demonstrasi memicu gelombang emosi rakyat, menjadi simbol ketidakadilan dan ketegangan antara masyarakat dengan aparat.

Ketidakpuasan ini mencerminkan rasa frustasi mendalam yang terpendam di kalangan masyarakat, terutama mahasiswa, pekerja informal, dan komunitas gig economy.

Gelombang aksi meningkat pada Agustus 2025 di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Makassar, dan Yogyakarta.
Demonstrasi awalnya menuntut pembatalan kenaikan tunjangan DPR, namun kemudian meluas menjadi tuntutan lebih luas mengenai kondisi ekonomi, hak pekerja, dan transparansi pemerintah.
Lebih dari 3.000 orang ditangkap terkait bentrokan dan kerusuhan selama aksi. Dampak ekonomi mulai terlihat: pasar modal dan nilai rupiah sempat tertekan akibat ketidakstabilan politik.

Aksi massa menyoroti beberapa tuntutan utama:

Peninjauan ulang tunjangan anggota DPR yang dianggap berlebihan dan tidak adil.
Perbaikan kondisi ekonomi pekerja informal dan gig economy, termasuk pengurangan komisi dan perlindungan kerja lebih baik.
Transparansi dan akuntabilitas pemerintah, terutama dalam pengelolaan anggaran dan kebijakan publik.
Tindakan nyata terhadap kemiskinan dan biaya hidup yang meningkat bagi sebagian besar rakyat.

Pemerintah merespons tekanan publik melalui beberapa langkah:

Reshuffle kabinet: Mengganti sejumlah menteri penting, termasuk menteri keuangan dan keamanan.
Pembatalan kenaikan tunjangan DPR: Sebagai bentuk langkah awal meredakan kemarahan publik.
Dialog terbuka dengan elemen masyarakat: Upaya pemerintah menjalin komunikasi dengan mahasiswa, pekerja, dan komunitas gig economy untuk menampung aspirasi mereka.

Meski demikian, analis menilai bahwa langkah-langkah ini bersifat reaktif dan belum menyentuh akar permasalahan ekonomi dan sosial yang lebih mendalam.

Politik: Gelombang aksi ini menjadi ujian bagi legitimasi pemerintahan dan sistem demokrasi Indonesia.
Ekonomi: Ketidakstabilan sosial berpotensi menekan investasi dan pertumbuhan ekonomi jika tidak segera ditangani.
Sosial: Ketidakpuasan pekerja informal dan generasi muda menuntut reformasi kebijakan ketenagakerjaan dan jaminan sosial.
Tata kelola: Tuntutan transparansi dan akuntabilitas semakin kuat, mendorong pemerintah untuk melakukan reformasi lebih substansial.

Gelombang demonstrasi di Indonesia pada 2025 bukan hanya reaksi terhadap kebijakan tertentu, tetapi juga refleksi dari ketidakpuasan sistemik: kondisi ekonomi yang tidak merata, pemerintahan yang dianggap kurang responsif, dan harapan generasi muda yang terhambat. Respon pemerintah dengan reshuffle kabinet dan pembatalan tunjangan DPR adalah langkah awal, namun solusi jangka panjang tetap diperlukan untuk menenangkan masyarakat dan menjaga stabilitas politik-ekonomi.

Demonstrasi ini menjadi peringatan bagi pemerintah bahwa aspirasi rakyat harus didengar, dan reformasi yang nyata diperlukan agar Indonesia dapat mencapai stabilitas sosial, politik, dan ekonomi yang lebih berkelanjutan.