Bagaimana Paket Stimulus Memengaruhi UMKM dan Petani dalam Kuartal Keempat? Reuters

Bagaimana Paket Stimulus Memengaruhi UMKM dan Petani dalam Kuartal Keempat?  Reuters

Paket stimulus ekonomi Indonesia senilai Rp16,23 triliun (sekitar $989 juta) yang diumumkan pada 15 September 2025 bertujuan untuk mendukung perekonomian pada kuartal keempat 2025 dan awal 2026. Paket ini mencakup bantuan pangan, program "cash for work", insentif pajak, serta program replantasi untuk sektor pertanian.

Dampak pada UMKM

Paket stimulus ini memberikan insentif signifikan bagi UMKM, termasuk:

• Perpanjangan tarif pajak penghasilan 0,5% untuk UMKM hingga 2029, menggantikan rencana kenaikan menjadi 1% pada 2026.

• Pengampunan utang untuk UMKM dengan utang macet hingga Rp500 juta, yang memungkinkan mereka mengakses pembiayaan baru dari bank negara.

• Program magang berbayar untuk 20.000 lulusan universitas, yang dapat membantu UMKM dalam pengembangan sumber daya manusia.

Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan akses UMKM terhadap pembiayaan dan sumber daya manusia yang berkualitas, serta memperkuat daya saing mereka di pasar.

Dampak pada Petani

Paket stimulus juga mencakup sektor pertanian melalui:

• Program replantasi besar-besaran seluas 870.000 hektar untuk komoditas seperti tebu, kakao, kopi, kemiri, pala, dan kelapa, yang direncanakan pada 2026 dan berpotensi menciptakan 1,6 juta lapangan kerja.

• Bantuan pangan sebanyak 10 kg beras untuk 18,3 juta rumah tangga pada kuartal keempat 2025, yang dapat membantu petani dan keluarga mereka dalam memenuhi kebutuhan dasar.

Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani melalui dukungan langsung dan program pembangunan infrastruktur.

Paket stimulus ini dirancang untuk memberikan dukungan langsung kepada UMKM dan petani, dua sektor kunci dalam perekonomian Indonesia. Dengan insentif pajak, pengampunan utang, serta program replantasi dan bantuan pangan, diharapkan dapat memperkuat daya saing dan kesejahteraan mereka. Namun, efektivitas dari kebijakan ini akan sangat bergantung pada implementasi yang tepat dan pemantauan yang efektif.