Pengamat soroti dampak pengerahan polisi dalam Satgas Pangan

Bukannya menciptakan stabilitas, kondisi ini justru dinilai memicu ketidakpastian usaha di sektor pangan.

Satgas Pangan dibentuk sejak 2017 dan diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan, penindakan, hingga penegakan hukum terhadap praktik-praktik yang dianggap mengganggu stabilitas pangan, seperti penimbunan, spekulasi harga, atau praktik curang dalam distribusi.

Tugas utama Satgas Pangan meliputi memastikan kelancaran distribusi pangan dari hulu ke hilir, memonitor stok dan ketersediaan bahan pokok di pasar, melakukan intervensi jika terjadi praktik-praktik yang melanggar hukum dan memicu kenaikan harga, dan menindak tegas pelaku yang terbukti melakukan kejahatan di bidang pangan.

Khudori menyarankan agar pemerintah mengembalikan fungsi pengawasan dan penegakan aturan kepada lembaga yang memang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang tersebut, yaitu Direktorat Jenderal Tertib Niaga dan Perlindungan Konsumen di Kementerian Perdagangan.

Ia menekankan, jika ditemukan adanya perilaku curang atau pidana, barulah kasus tersebut diserahkan kepada kepolisian untuk proses hukum.

Pendekatan ini diyakini akan lebih efektif dalam menciptakan stabilitas pasar tanpa mengorbankan iklim usaha yang kondusif.